Konstitusi Imajinasi

Apa jadinya bila saya berkesempatan mendirikan sebuah negara merdeka? Hehe, jangan kaget dulu. Ini hanyalah pertanyaan menarik yang dimuat di blog Daily Post dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juli. Postingan itu menginspirasi saya untuk berandai-andai mendirikan negara sendiri dan merancang konstitusi imajinasi. Wow, saya tidak pernah belajar hukum sehingga tidak paham kerangka konstitusi dan bahasa hukumnya. Namun saya ingat pernah membaca draft konstitusi bakal negara Timor Leste tahun 2000 lalu ketika hendak disampaikan ke PBB. Poin-poin yang ada di situ cukup ringkas namun mencakup hal-hal mendasar seperti sistem pemerintahan, kedudukan militer, hukuman mati, kebebasan beragama dan berbicara, dan masa jabatan presiden dan perdana menteri.

Jadi apa ya konstitusi yang saya inginkan? Lalu jika kita kembalikan ke realita di Indonesia, sudahkah poin-poin tersebut tercantum dalam konstitusi kita?!

1. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan

Negara berdasarkan pada demokrasi yang dijunjung setinggi-tingginya. Pejabat publik dipilih berdasarkan suara terbanyak dan maksimal dua periode. Kebebasan berpendapat dijunjung tinggi sepanjang tidak menyerang simbol-simbol negara (kepala negara, konstitusi).

2. Hubungan Negara dan Agama

Negara menjamin penuh kebebasan beragama dan tidak menentukan agama mana saja yang diakui. Pemisahan agama dan negara bersifat mutlak dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan harian tidak dikaitkan dengan agama tertentu. Kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dalam mendirikan rumah ibadah tanpa batasan apa pun.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Setiap warga negara berhak atas layanan pendidikan dan kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan bersifat wajib dan gratis mulai dari jenjang dasar sampai tingkat atas. Pemerintah wajib mengalokasikan 25% dari anggaran tahunan untuk pendidikan. Pelayanan kesehatan tersedia gratis dengan batasan-batasan tertentu.

4. Kedudukan militer

Militer adalah perangkat utama dalam membela negara dan melindungi rakyat tanpa kecuali. Anggota militer, layaknya warga negara lainnya, memiliki hak suara dalam pemilihan umum namun tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

5. Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam segala aspeknya. Hukuman mati adalah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan dilarang untuk diberlakukan.

Now back to reality. Bagaimana dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia yakni UUD 1945? Secara umum tidak banyak perbedaan kecuali beberapa hal seperti alokasi anggaran pendidikan, kedudukan militer dalam pemilihan umum, pengaturan pendirian rumah ibadah, dan hukuman mati. Oh, ternyata banyak juga perbedaannya ya. 😀 Namun saya menyadari pula bahwa falsafah negara yang berlaku di Indonesia sudah selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal, hanya perbedaan tafsir sesuai konteks masyarakat dalam beberapa pokoklah yang menjadikan konstitusi kita seperti sekarang.

Meski saya menulis ini setelah terinspirasi oleh Hari Kemerdekaan Amerika Serikat melalui Daily Post, saya percaya bahwa tidak ada konstitusi buatan manusia yang sempurna dan boleh jadi tidak abadi dan terus mengalami evolusi sejalan dengan kemajuan pemikiran rakyatnya. Sebagai penutup, mari kita menyelami kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (klik untuk menuju artikel di Wikipedia Indonesia).

===

Sumber gambar: parlementaria.wordpress.com, Wikipedia Indonesia