Riuh-Rendah Komodo

Beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan pemberitaan di media yang menyebutkan bahwa Pulau Komodo terancam dikeluarkan dari daftar 28 finalis New 7 Wonders oleh karena perselisihan antara New 7 Wonders dengan pemerintah RI yang tidak mencapai titik temu soal penyelenggaraan deklarasi New 7 Wonders di Indonesia yang sedianya berlangsung November mendatang. Perang opini berupa pernyataan resmi dan tidak resmi dilancarkan oleh kedua pihak dan publik  lalu terpapar oleh 2 klaim yang berbeda. Saya akan mengulas sedikit saja sebagai pengantar:

1. Klaim New 7 Wonders

Bahwa telah ada pendekatan sejak awal dengan Pemerintah RI untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah deklarasi New 7 Wonders dan bahkan telah menandatangani kontrak dan kesepakatan legal dengan sebuah konsorsium swasta di Indonesia untuk maksud penyelenggaraan tersebut.

Bahwa pemerintah RI telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan dimaksud jika kemudian membatalkannya.

2. Klaim Pemerintah RI

Bahwa pemerintah RI tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan antara N7W dengan konsorsium tersebut. Yang pemerintah (dalam hal ini Kembudpar) lakukan baru sebatas pembicaraan mengenai penyelenggaraan dan sama sekali belum terikat kontrak.

Bahwa pemerintah RI keberatan dengan kewajiban membayar license fee sebesar 10 juta dollar dan biaya penyelenggaran sebesar 35 juta dollar. Total biaya 450 milyar rupiah tersebut tidak sepadan dengan kenyataan bahwa Komodo belum tentu masuk dalam New 7 Wonders dan potensi keuntungan yang diraih. Belum lagi biaya-biaya tersebut dirasa mengada-ada.

Bahwa kegiatan voting New 7 Wonders dan penyelenggaraan deklarasi adalah 2 hal berbeda, sehingga pengunduran diri Indonesia sebagai tuan rumah tidak seharusnya mengakibatkan posisi Komodo ikut dicoret dari daftar finalis tersebut.

Pandangan saya?

Pertama, kredibilitas New 7 Wonders sebagai penyelenggara perlu dipertanyakan. N7W adalah sebuah yayasan swasta yang melakukan pemilihan atas situs-situs alam dan buatan manusia dan memberi julukan ‘Tujuh Keajaiban Dunia’ pada situs-situs tersebut. Yayasan ini tidak di bawah PBB dan tidak berafiliasi apa pun dengan UNESCO seperti terbaca dalam statement ini. Mekanisme pemilihan adalah lewat voting dan bukan atas riset mendalam sehingga rawan manipulasi. Pendek kata, proses pemilihan ini tak ubahnya kontes popularitas dan kredibilitas hasilnya tidak lebih penting daripada Daftar Tempat Nongkrong Favorit deBlogger. Eh, terlalu ngawur ya perbandingannya? Ah biarin deh. 😀

Kedua, total biaya 45 juta dollar itu jelas sesuatu yang absurd. Jangankan 45 juta, 10 juta dollar untuk license fee saja sudah tidak masuk akal oleh karena, sekali lagi, kredibilitas yayasan tersebut dalam memilih New 7 Wonders dipertanyakan.

Ketiga, bahwa pencopotan Komodo dari finalis New 7 Wonders tidak berarti ‘it’s the end of the world’. Penambahan tagline ‘satu dari tujuh keajaiban dunia baru’ hanyalah berupa tagline saja; arus kunjungan turis sangat bergantung pada program menarik yang ditawarkan.

***

Dengan demikian saya berpendapat bahwa kampanye New 7 Wonders ini tidak sepatutnya kita lanjutkan. Alasan saya sederhana: percuma mengeluarkan uang sebegitu banyak hanya untuk sebuah acara seremonial. Lagipula tidak selayaknya kita membanding-bandingkan alam ciptaan Tuhan dan kemudian mengerucutkannya menjadi 7 terbaik saja; itu adalah sikap yang tidak sepatutnya. Lagipula promosi wisata Komodo (dan Indonesia pada umumnya) dapat dilaksanakan dengan cara beragam dan kreatif dengan dana 45 juta dollar itu.

Aftermath

Kelak setelah riuh-rendah Komodo ini reda, apa PR yang tersisa? Tentunya perhatian kita akan melekat pada pemerintah RI: langkah apa selanjutnya yang akan diambil dalam kampanye pariwisata Indonesia? Pertemuan yang digagas kemarin oleh Kembudpar dengan beberapa perwakilan komunitas blogger merupakan langkah awal yang baik. Blogger memiliki kekuatan pembentuk opini masyarakat yang tak dapat dipandang remeh. Dan yang perlu terus ditingkatkan tentunya kemudahan akses dan kenyamanan dan keamanan fasilitas di situs wisata tersebut.

By the way, kita harus menyadari ekses lain dari promosi wisata yang belum menyentuh segala dimensi. Siang ini saya menyaksikan berita tentang demonstrasi masyarakat Labuan Bajo yang merasa bahwa aktivitas pariwisata Komodo tidak meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan masyarakat lokal memang sering kali dilupakan pemerintah ketika membangun suatu daerah dan lebih memilih sumber daya non-lokal dengan berbagai alasan. Semoga masyarakat sekitar Komodo tidak menjadi korban selanjutnya.

Sekarang, kapan dong kita ke Komodo? Sepertinya perlu menyusun rencana dari sekarang. 😀

—

Beberapa tulisan yang membahas lebih jauh:

• http://priyadi.net/archives/2011/02/04/fakta-tentang-new7wonders/
• http://anjari.blogdetik.com/2011/02/05/tetap-dukung-komodo/
• http://daengbattala.com/?p=2381
• http://irwinday.web.id/2011/02/05/the-komodo-affair/

UPDATE:

• Ancaman New7Wonders Ternyata Hanya Gertak Sambal oleh Mas Priyadi
• New 7 Wonders Keeps Komodo But Removes Ministry of Culture & Tourism from Offical Role

===

Sumber gambar: antarafoto.com